BKKBN Diminta Ubah Motto KB Jadi Dua Anak Lebih Baik

BKKBN Diminta Ubah Motto KB Jadi Dua Anak Lebih Baik

BKKBN Diminta Ubah Motto KB Jadi Dua Anak Lebih Baik

Lily Rusna Fajriah

BKKBN Diminta Ubah Motto KB Jadi Dua Anak Lebih Baik
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro meminta BKKBN untuk mengubah motto program keluarga berencana (KB), yakni ‘dua anak lebih baik’. Foto/SINDOphoto
A+ A-
JAKARTA – Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengubah motto program keluarga berencana (KB), yakni ‘dua anak lebih baik’. Pasalnya, hal tersebut berpengaruh terhadap kemampuan Indonesia bertahan dalam bonus demografi penduduk usia muda yang besar.

Dia menjelaskan, jika mottonya adalah ‘dua anak lebih baik’ maka masyarakat mengartikan bahwa memiliki kurang dari dua anak itu sudah benar. Padahal, hal ini akan mempercepat Indonesia memasuki fase penduduk usia tua (aging population).

“BKKBN saya usulkan coba ubah mottonya, tadinya kan mottonya dua anak cukup atau maksimal dua anak. Kalau gini kan berarti anaknya bisa dua atau kurang dari dua. Ini akan mempercepat aging population seperti Jepang dan China,” katanya di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (14/2/2018).

Menurutnya, Indonesia membutuhkan jumlah penduduk usia muda yang besar untuk keluar dari jebakan negara berkembang (middle income trap). Karena, Indonesia diperkirakan bisa keluar dari middle income trap pada 2038 jika mampu mempertahankan pertumbuhan minimal di angka 5%.

Namun, jika Indonesia sudah keburu masuk fase aging population maka hal tersebut akan sulit tercapai. Sebab, penduduk usia tua tidak akan bisa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan di Tanah Air.

“Jangan sampai kita belum kaya ketika pensiun. Jadi jangan sampai Indonesia sudah keburu aging sebelum jadi negara maju. Kalau seperti itu, Indonesia akan susah jadi negara maju. Tidak mungkin kita punya daya dorong pertumbuhan kalau penduduknya sudah aging,” imbuh dia.

Mantan Menteri Keuangan ini menuturkan, hal ini terjadi dengan Jepang, Rusia, dan Singapura pada hari ini. Bahkan, insentif fiskal yang mereka berikan untuk masyarakatnya agar memiliki anak lebih banyak pun tidak mempan.

“Karena orang-orang makin rasional, emang besarkan anak gampang dinilai dengan cuma sekian dolar. Jadi sebelum kita kepepet dan bikin insentif fiskal yang enggak jalan, lebih baik plan dari sekarang,” tuturnya.

Oleh sebab itu, kata Bambang, untuk bisa menikmati bonus demografi jumlah penduduk usia muda lebih panjang, maka Indonesia perlu menjaga tingkat kesuburan (total infertility rate/TFR) di angka 2,1% secara nasional. Sementara saat ini, TFR Indonesia masih bervariasi di berbagai provinsi.

“Provinsi yang secara ekonomi besar kontribusinya buat Indonesia, yaitu Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Bali ini daerah yang TFR nya turun. Tapi masih ada yang TFR nya mendekati 3 seperti NTT 2,8%, Sulawesi Barat 2,7%, dan Sulawesi Tenggara 2,6%. Jadi memang di Indonesia bagian timur TFR nya agak jauh dari TFR nasional, tapi di Jawa dan Bali sudah ada yang TFR nya di bawah 2%,” terang dia.

Masih menurut Bambang, selain menjaga TFR di level yang stabil, Indonesia juga perlu menurunkan tingkat kematian bayi (infant mortality rate) secara signifikan di angka 3%. “Kalau dua hal ini bisa dilakukan maka bonus demografi bisa sedikit diperpanjang,” pungkasnya.

(kri)

sumber:Sindonews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com